arum indira blog

Ponsel dan Laptop China Kepung Indonesia. Liputan6.com Artikel bisnis .- Ketergantungan Indonesia terhadap impor telepon seluler (ponsel) dan komputer jinjing (laptop) dari negara lain memang tak ada habisnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor laptop dan ponsel dari China mencapai angka cukup fantastis periode Januari-Agustus 2013. Pada periode delapan bulan ini, nilai impor ponsel dari beberapa negara, yakni China, Vietnam, Meksiko, Taiwan, India dan lainnya menembus US$ 1,76 miliar dengan berat 10,61 juta kilogram (kg). Sedangkan impor produk laptop dan notebook yang masuk ke Indonesia mencapai berat 8,05 juta kg. Nilai produk itu menembus US$ 681,45 juta. Impor ponsel terbesar Indonesia pada Januari-Agustus ini berasal dari China dengan nilai mencapai US$ 943,15 juta dan berat 8,42 kg.  Sedangkan impor produk laptop dari Cina tercatat sebesar US$ 655,33 juta dan berat 5,91 juta kg. Jumlah tersebut menempatkan negeri Tirai Bambu itu sebagai negara p

Budaya Transaski Non-Tunai di Indonesia Masih Rendah.  Liputan6.com Artikel bisnis .- Budaya transaksi non tunia di Indonesia masih sangat rendah . Berdasarkan data transaksi yang mencapai Rp7500 triliun, baru 31% saja transaksi yang dilakukan melalui non tunai. Dengan masih kecilnya transaksi non tunai, di masyarakat Bank Indonesia terus mengampayekan gerakan Nasionan Non Tunai. Diharapkan tiap tahun bisa mengalami peningkatan, dan ditargetkan mampu memberikan kontribusi sebesar 1,8% terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Prabu Dewanto, Departemen Kebijakan Dan Pengawasan Sistem Pembayara Kantor Pusat BI mengatakan, BI telah mencanangkan gerakan nasional non tunai sejak sejak 14 Agustus lalu. Dijelaskannya, dibandingkan negara-negara ASEAN, penggunaan transaksi non tunai di Indonesia masih sangat rendah, padahal dengan jumlah penduduk yang besar dan letak geografis sangat mendukung memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan transaksi ritel di Indonesia

Kenaikan BBM Jangan Dibebankan ke Pengusaha. Liputan6.com Artikel bisnis .- Rencana pemerintah kota Batam yang mengenakan pertimbangan kenaikan BBM bersubsidi terhadap penaikan upah minimum 2015 dinilai sebagai langkah yang tidak sinkron dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Presiden Jokowi berencana mengalihkan subsidi ini dari BBM ke sektor lain dan memberikan KIP, dan KIS. Ini yang akan juga diterima oleh para pekerja sebagai kompensasi kenaikan BBM. Ini sudah merupakan tugas negara, maka jangan memakai alasan-alasan seperti ini untuk memperkeruh penentuan nilai UMK," kata Ketua Apindo Kepri Cahya, Jumat (7/11/2014). Pernyataan Apindo Kepri dikemukakan berkaitan dengan rencana Walikota Batam Ahmad Dahlan yang menaikkan upah minimum pada tahun depan lebih tinggi dari tahun ini. Kenaikan itu juga salah satunya berdasarkan pertimbangan rencana kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp3.000 per liter. Menurut Cahya, kenaikan BBM tidak seharusnya dibebanka