Kini Wirausaha Muda Bisa Dapat Modal dari Pemerintah.
Liputan6.com Artikel bisnis.- Pemerintah merancang sistem pembiayaan bagi wirausaha muda pemula melalui pembentukan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP). Ini menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, serta untuk mendorong agar generasi muda menjadi wirausaha andal dan menjadi generasi yang menciptakan pekerjaan. Pembentukan LPKP itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 12 September 2013, dan diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin.

Dalam PP menyebutkan LPKP merupakan lembaga fasilitasi permodalan guna mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, yang berkedudukan di Ibukota Negara. “LPKP berfungsi memfasilitasi akses pernodalan bagi wirausaha muda pemula untuk mulai menjalankan usahanya,” bunyi Pasal 3 PP tersebut. Tugas LPKP antara lain, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan wirausaha muda pemula.

Kemudian melakukan pendataan sumber dana permodalan, memfasilitasi penyaluran permodalan bagi wirausaha muda pemula dan mengusulkan wirausaha muda pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan. Selain itu menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan. Dalam kebijakan ini, Presiden SBY bertindak sebagai Pembina, adapun Wakil Presiden sebagai Ketua, dan Sekretaris merangkap anggota adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Adapun anggota pengarah terdapat 16 menteri yang bertugas secra ex officio.
"Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dan pembinaan kepada pelaksana," bunyi Pasal 7 PP No. 60/2013 itu.

Sedangkan yang bertindak sebagai Pelaksana adalah Unit Kerja Eselon I di Kemenpora yang meimbidangi urusan kewirausahaan Pemuda, yang dibantu oleh paling banyak 3 kelompok kerja, dan masing-masing kelompok kerja paling banyak memiliki 5 orang anggota.
“Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud berasal dari unsure Pemerintah dan professional, yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana,” bunyi Pasal 10 Ayat (4,5) Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2013 itu.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, LPKP dibantu sekretarian yang secara ex  officio dilaksanakan unit kerja yang membidangi kewirausahaan pemuda di Kemenpora.
Menurut PP ini, Pemerintah Daerah dapat membantuk LPKP daerah, di mana di tingkat provinsi bisa dibentuk oleh Gubernur, dan di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota.
“Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LPKP dibebankan kepada APBN melalui anggaran Kemenpora, sedangkan pendanaan bagi pelaksanaan tugas LPKP provinsi, kabupaten/kota dibebankan pada APBD masing-masing,” bunyi Pasal 21 PP tersebut. Selain fungsi dan tugas yang telah disebutkan, dalam PP ini ditegaskan, bahwa LPKP juga melaksanakan fungsi penguatan kapasitas kelembagaan bagi wirausaha muda pemula.







Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SISTEM EKONOMI INDONESIA; Persaingan Terkendali

MATERI I SISTEM EKONOMI INDONESIA 1.4   Persaingan Terkendali Indonesia mengakui pemilikan individual atas factor factor produksi, kecuali untuk sumber daya. Sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Hal ini sebagaimana diketahui bersama, diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi secara konsistional system ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan sosialisme. Kompotensi untuk memperbaiki taraf kehidupan. Berkenaan dengan kompotensi antar indiviu, pemerintah tidak membatasi pilihan seseorang untuk memasuki bidang pendidikan yang diminatnya. Tetapi juga tidak membiarkan orang orang memasuki bidang pendidikan yang sudah jauh dari pasar tenaga kerja. Jadi tidak sepenuhnya dilepas kepada pihak swasta, juga bukan sekedar menyedihkan anggaran atau subsidi dana pendidikan sebagaimana yang berlangsung pada umumnya di Negara Negara kapitalis. Namun untuk menghindari persaingan tidak sehat dalam pasar barang tertentu ya...
Baca selengkapnya

SEJARAH EKONOMI INDONESIA; cita-cita ekonomi meredeka

MATERI 2 / 3 SEJARAH EKONOMI INDONESIA     2/3.6 CITA-CITA EKONOMI MERDEKA cita-cita perekonomian Indonesia ketika para pendiri bangsa sedang merancang kemerdekaan dan berdirinya negara Republik Indonesia ini. Bung Hatta pernah berkata, “dalam suatu Indonesia Merdeka yang dituju, yang alamnya kaya dan tanahnya subur, semestinya tidak ada kemiskinan. Bagi Bung Hatta, Indonesia Merdeka tak ada gunanya jika mayoritas rakyatnya tetap hidup melarat. “Kemerdekaan nasional tidak ada artinya, apabila pemerintahannya hanya duduk sebagai biduanda dari kapital asing,” kata Bung Hatta. (Pidato Bung Hatta di New York, AS, tahun 1960) Karena itu, para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian merumuskan apa yang disebut “Cita-Cita Perekonomian”. Ada dua garis besar cita-cita perekonomian kita.Pertama, melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan feodalistik.Kedua, memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Artinya, dengan penjelasan di atas, ...
Baca selengkapnya
Gambar
PetroChina Company Limited merupakan perusahaan (produsen) dan distributor minyak dan gas terbesar di China, dan memegang peranan penting dalam industri minyak dan gas di China. Tidak hanya di china, PetroChina juga merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. PetroChina terbentuk sebagai “joint stock company” dengan pertanggungjawaban terbatas oleh China National Petroleum Corporation (CNPC) di bawah UU perusahaan tentang peraturan khusus pendaftaran dan penawaran saham oleh “joint stock company” , secara resmi PetroChina terbentuk pada 5 November 1999. Saat ini PetroChina Company Ltd dipimpin oleh Jiang Jiemin sebagai Chairman of the Board , Zhou Jiping sebagai Vice Chairman dan Presiden PetroChina Company Ltd dan dibantu oleh Liao Yongyuan sebagai Executive Director . Latar belakang pendirian PetroChina karena kebijakan reformasi ekonomi China dan meningkatnya permintaan energi yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai 9,3% di dekade 90-an. ...
Baca selengkapnya