PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH; pembangunan ekonomi regional
MATERI
8/9
PERKEMBANGAN
EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH
8/9.3 PEMBANGUNAN
EKONOMI REGIONAL
Secara tradisional pembangunan
memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau
Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang
tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu
provinsi, kabupaten, atau kota.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999).
Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).
Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mencipatakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi - institusi baru, pembangunan indistri - industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berserta pertisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.
Pembangunan
ekonomi nasional sejak PELITA I memang telah memberi hasil positif bila dilihat
pada tingkat makro. Tingkat pendapatan riil masyarakat rata-rata per kapita mengalami
peningkatan dari hanya sekitar US$50 pada pertengahan dekade 1960-an menjadi lebih
dari US$1.000 pada pertengahan dekade 1990-an. Namun dilihat pada tingkat meso
dan mikro, pembangunan selama masa pemerintahan orde baru telah menciptakan
suatu kesenjangan yang besar, baik dalam bentuk personal income,
distribution, maupun dalam bentuk kesenjangan ekonomi atau pendapatan
antar daerah atau provinsi. Kasus Pembangunan Indonesia Bagian Timur Hasil
pembangunan ekonomi nasional selama pemerintahan orde baru menunjukkan bahwa
walaupun secara nasional laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata per tahun
tinggi namun pada tingkat regional proses pembangunan selama itu telah
menimbulkan suatu ketidak seimbangan pembangunan yang menyolok antara indonesia
bagian barat dan indonesia bagian timur. Dalam berbagai aspek pembangunan
ekonomi dan sosial, indonesia bagian timur jauh tertinggal dibandingkan
indonesia bagian barat. Tahun 2001 merupakan tahun pertama pelaksanaan otonomi
daerah yang dilakukan secara serentak diseluruh wilayah indonesia.
Pelaksanaan otonomi
daerah diharapakan dapat menjadi suatu langkah awal yang dapat mendorong proses
pembangunan ekonomi di indonesia bagian timur yang jauh lebih baik dibanding
pada masa orde baru. Hanya saja keberhasilan pembangunan ekonomi indonesia
bagian timur sangat ditentukan oleh kondisi internal yang ada, yakni berupa
sejumlah keunggunlan atau kekeuatan dan kelemahan yang dimiliki wilayah
tersebut.
sumber :
http://duniabembi.blogspot.com/2013/04/faktor-penyebab-ketimpangan-pembangunan.
Komentar
Posting Komentar