MANIPULASI PENDIRIAN KOPERASI



Berbicara tentang koperasi, pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa koperasi menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan. Dimana untuk mendirikan koperasi, penting kiranya mengetahui tentang perizinan pendirian koperasi. Definisi Koperasi menurut Bung Hatta (Bapak Koperasi Indonesia) Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”. Koperasi merupakan salah satu bidang usaha yang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu gotong royong[1].

Koperasi terdiri dari dua Jenis, yaitu Koperasi Serba Usaha dan Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi , seperti bidang produksi, komsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan yang berbentuk koperasi yang kegiatan usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya yang memerlukan dengan bunga yang serendah-rendahnya[2]. 

Koperasi Serba Usaha memilki fungsi sebagai Perkreditan, Penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan keperluan sehari-hari, dan pengelolaan serta pemasaran hasil. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam memiliki fungsi untuk pengumpulan dana semaksimal mungkin berupa simpanan atau tabungan anggota, mendorong agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung pada koperasi, menyalurkan atau memberi bantuan pinjaman atau kredit kepada anggota untuk keperluan yang mendesak atau penting bagi tambahan modal usaha, biaya perluasan usaha, dan lain lain, dan  melayani pembelian atau penjualan barang secara kredit atau angsuran[3].

Nah , bagaimana  jika salah satu dari jenis koperasi tersebut melakukan fungsi yang ganda tidak sesuai dengan perizininan yang ia lakukan? Misalkan koperasi serba usaha juga melakukan fungsi seperti koperasi simpan pinjam. Padahal di perizinan dia hanya melaporkan untuk koperasi serba usaha saja? Yang pasti ini sudah melanggar dasar hukum pendirian koperasi adalah UU No. 25 tahun tentang Perkoperasian, PP Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Koperasi, kemudian Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Pengubahan Anggaran Dasar Koperasi.  Sanksi bisa berupa pencabutan pendirian koperasi, dan dikenakan pidana[4].

Semoga Bermanfaat!!!!!!

Kritik dan Saran :
Sebagai pihak yang mengawasi koperasi harus mengecek dengan benar pendirian suatu koperasi dan jangan hanya melihat dari datanya saja, tetapi harus datang langsung atau mensurvei tempat koperasi tersebut.    


Referensi :       
1.      Pengertian Koperasi dan Prinsip Koperasi, https://rrim.wordpress.com/2013/10/10/pengertian-koperasi-dan-prinsip-koperasi/ 
2.      Pengertian Koperasi Serba Usaha, http://kementeriankoperasi.com/pengertian-koperasi-serba-usaha/ 
3.      Pengertian Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam), Contoh, Fungsi dan Bidang Usaha Koperasi serta Sumber Modal Koperas, http://www.dosenpendidikan.net/2016/03/pengertian-koperasi-kredit-koperasi-simpan-pinjam-contoh-fungsi-dan-bidang-usaha-koperasi-serta-sumber-modal-koperasi.html
4.      Cara dan Syarat Mendirikan Koperasi, http://www.kerjausaha.com/22014/01/cara-dan-syarat-mendirikan-koperasi.html?m=1

   

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SISTEM EKONOMI INDONESIA; Persaingan Terkendali

MATERI I SISTEM EKONOMI INDONESIA 1.4   Persaingan Terkendali Indonesia mengakui pemilikan individual atas factor factor produksi, kecuali untuk sumber daya. Sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Hal ini sebagaimana diketahui bersama, diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi secara konsistional system ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan sosialisme. Kompotensi untuk memperbaiki taraf kehidupan. Berkenaan dengan kompotensi antar indiviu, pemerintah tidak membatasi pilihan seseorang untuk memasuki bidang pendidikan yang diminatnya. Tetapi juga tidak membiarkan orang orang memasuki bidang pendidikan yang sudah jauh dari pasar tenaga kerja. Jadi tidak sepenuhnya dilepas kepada pihak swasta, juga bukan sekedar menyedihkan anggaran atau subsidi dana pendidikan sebagaimana yang berlangsung pada umumnya di Negara Negara kapitalis. Namun untuk menghindari persaingan tidak sehat dalam pasar barang tertentu yang s
Baca selengkapnya
Gambar
PetroChina Company Limited merupakan perusahaan (produsen) dan distributor minyak dan gas terbesar di China, dan memegang peranan penting dalam industri minyak dan gas di China. Tidak hanya di china, PetroChina juga merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. PetroChina terbentuk sebagai “joint stock company” dengan pertanggungjawaban terbatas oleh China National Petroleum Corporation (CNPC) di bawah UU perusahaan tentang peraturan khusus pendaftaran dan penawaran saham oleh “joint stock company” , secara resmi PetroChina terbentuk pada 5 November 1999. Saat ini PetroChina Company Ltd dipimpin oleh Jiang Jiemin sebagai Chairman of the Board , Zhou Jiping sebagai Vice Chairman dan Presiden PetroChina Company Ltd dan dibantu oleh Liao Yongyuan sebagai Executive Director . Latar belakang pendirian PetroChina karena kebijakan reformasi ekonomi China dan meningkatnya permintaan energi yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai 9,3% di dekade 90-an.
Baca selengkapnya

SEJARAH EKONOMI INDONESIA; cita-cita ekonomi meredeka

MATERI 2 / 3 SEJARAH EKONOMI INDONESIA     2/3.6 CITA-CITA EKONOMI MERDEKA cita-cita perekonomian Indonesia ketika para pendiri bangsa sedang merancang kemerdekaan dan berdirinya negara Republik Indonesia ini. Bung Hatta pernah berkata, “dalam suatu Indonesia Merdeka yang dituju, yang alamnya kaya dan tanahnya subur, semestinya tidak ada kemiskinan. Bagi Bung Hatta, Indonesia Merdeka tak ada gunanya jika mayoritas rakyatnya tetap hidup melarat. “Kemerdekaan nasional tidak ada artinya, apabila pemerintahannya hanya duduk sebagai biduanda dari kapital asing,” kata Bung Hatta. (Pidato Bung Hatta di New York, AS, tahun 1960) Karena itu, para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian merumuskan apa yang disebut “Cita-Cita Perekonomian”. Ada dua garis besar cita-cita perekonomian kita.Pertama, melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan feodalistik.Kedua, memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Artinya, dengan penjelasan di atas, berarti c
Baca selengkapnya