MEMBERIKAN DATA PRIBADI KE BANK, AMANKAH ?


Setelah membahas tentang regulasi perbankan, saya akan menjelaskan contoh dari implementasi UU perbankan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita tahu bahwa banyak orang yang menabung di bank. Dimanas pada saat mendaftar di bank tersebut, kita tentu akan diminta untuk melengkapi data pribadi. Apakah aman jika kita memberikan data pribadi tersebut?  

Kebocoran data pribadi mulai dari nama, nomor telepon seluler dan rumah, alamat surat elektronik, hingga yang paling parah seluruh data pribadi warga sudah dikuasai oleh orang yang tidak berhak. Saya pun terkadang khawatir memberikan data pribadi saya di bank. Ketakutan tersebut didasarkan pada kekhawatiran apabila data pribadi kita disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat pengaduan bidang perbankan terus meningkat. Keluhan yang marak muncul adalah gangguan penawaran kredit melalui sms, telepon , pembobolan kartu kredit dan saldo ATM yang berkurang tanpa sepengetahuan nasabah [1].
Adapun terkait dengan dasar hukum dan perubahan UU mengenai kerahasiaan bank dapat dilihat pada gambar berikut:







Sumber: Materi Dosen Ibu Melinda Pengampu Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan 1 “Kerahasiaan Bank”

Pada dasarnya kerahasiaan data pribadi nasabah sudah diatur dalam Pasal 9 Peraturan BI No/7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Pengunaan Data Pribadi Nasabah.   

Kritik dan saran :
Menurut saya perlu adanya tindakan yang tegas bagi pihak yang mengakses dan menyebarluaskan informasi pribadi. Karena apabila ini tetap dibiarkan, maka akan banyak orang yang sangat terganggu privasinya. 
  
Referensi :
1.      Diaspora Kebocoran Data Pribadi, Bambang Setiawan, Litbang Kompas 
2.      Materi Dosen Ibu Melinda Pengampu Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan 1 “Kerahasiaan Bank”.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SISTEM EKONOMI INDONESIA; Persaingan Terkendali

MATERI I SISTEM EKONOMI INDONESIA 1.4   Persaingan Terkendali Indonesia mengakui pemilikan individual atas factor factor produksi, kecuali untuk sumber daya. Sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Hal ini sebagaimana diketahui bersama, diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi secara konsistional system ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan sosialisme. Kompotensi untuk memperbaiki taraf kehidupan. Berkenaan dengan kompotensi antar indiviu, pemerintah tidak membatasi pilihan seseorang untuk memasuki bidang pendidikan yang diminatnya. Tetapi juga tidak membiarkan orang orang memasuki bidang pendidikan yang sudah jauh dari pasar tenaga kerja. Jadi tidak sepenuhnya dilepas kepada pihak swasta, juga bukan sekedar menyedihkan anggaran atau subsidi dana pendidikan sebagaimana yang berlangsung pada umumnya di Negara Negara kapitalis. Namun untuk menghindari persaingan tidak sehat dalam pasar barang tertentu yang s
Baca selengkapnya
Gambar
PetroChina Company Limited merupakan perusahaan (produsen) dan distributor minyak dan gas terbesar di China, dan memegang peranan penting dalam industri minyak dan gas di China. Tidak hanya di china, PetroChina juga merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. PetroChina terbentuk sebagai “joint stock company” dengan pertanggungjawaban terbatas oleh China National Petroleum Corporation (CNPC) di bawah UU perusahaan tentang peraturan khusus pendaftaran dan penawaran saham oleh “joint stock company” , secara resmi PetroChina terbentuk pada 5 November 1999. Saat ini PetroChina Company Ltd dipimpin oleh Jiang Jiemin sebagai Chairman of the Board , Zhou Jiping sebagai Vice Chairman dan Presiden PetroChina Company Ltd dan dibantu oleh Liao Yongyuan sebagai Executive Director . Latar belakang pendirian PetroChina karena kebijakan reformasi ekonomi China dan meningkatnya permintaan energi yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai 9,3% di dekade 90-an.
Baca selengkapnya

SEJARAH EKONOMI INDONESIA; cita-cita ekonomi meredeka

MATERI 2 / 3 SEJARAH EKONOMI INDONESIA     2/3.6 CITA-CITA EKONOMI MERDEKA cita-cita perekonomian Indonesia ketika para pendiri bangsa sedang merancang kemerdekaan dan berdirinya negara Republik Indonesia ini. Bung Hatta pernah berkata, “dalam suatu Indonesia Merdeka yang dituju, yang alamnya kaya dan tanahnya subur, semestinya tidak ada kemiskinan. Bagi Bung Hatta, Indonesia Merdeka tak ada gunanya jika mayoritas rakyatnya tetap hidup melarat. “Kemerdekaan nasional tidak ada artinya, apabila pemerintahannya hanya duduk sebagai biduanda dari kapital asing,” kata Bung Hatta. (Pidato Bung Hatta di New York, AS, tahun 1960) Karena itu, para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian merumuskan apa yang disebut “Cita-Cita Perekonomian”. Ada dua garis besar cita-cita perekonomian kita.Pertama, melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan feodalistik.Kedua, memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Artinya, dengan penjelasan di atas, berarti c
Baca selengkapnya