Waspada Terhadap Investasi Reksadana


Berbicara tentang UU pasar modal, pasar modal merupakan tempat investasi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi banyak sekali jenis kecurangan dan kejahatan dalam berinvestasi di pasar modal. Disini saya akan memberikan contoh kasus investasi bodong yang banyak merugikan nasabah, yaitu kasus rekasadana “Bodong” Bank Century.

Kasus reksadana “Bodong” Bank Century berawal ketika bank tersebut melakukan penjualan reksadana, padahal bank ini tidak mempunyai perizinan untuk menjual reksadana. Reksadana yang bermasalah ini dijual dengan nama investasi dana tetap terproteksi. Dimana reksadana tersebut dikeluarkan oleh PT. Antaboga Delta Sekuritas yang sudah dijual sejak 2001[1].

Kasus Investasi “Bodong” tersebut telah melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang didalamnya menjelaskan jenis-jenis transaksi yang dilarang dalam pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (inside trader) serta menetapkan sanksi-sanksi, baik berupa sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Tindak pidana dalam pasar modal ini mempunyai karakteristik yang khas, yaitu barang yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi. Selain itu, pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Sehingga dalam pembuktiannya pun cenderung sulit dan dampak pelanggarannya dapat berakibat fatal dan meluas [2].

Bagaimana solusi agar tidak tertipu oleh Reksadana “Bodong”?
1.    Memeriksa apakah tempat membeli reksadana tersebut terdaftar sebagai APERD (Agen Penjual Efek Reksadana).
2.    Memeriksa apakah reksadana tersebut telah terdaftar dan memiliki izin dari BAPEPAM (Badan Pelaksanaan Pasar Modal).
3.    Mengkonfirmasi apakah orang yang menjual reksadana memilki izin sebagai wakil    perusahaan efek ataupun Wakil Agen Penjual Efek Reksadana (WAPARED) .
4.    Baca kembali prospek  reksadana yang diterima.

Kritik dan Saran :
Menurut saya, penegakan hukum terhadap tindak pidana di pasar modal harus ditingkatkan kembali. BAPEPAM sebagai badan yang memiliki wewenang untuk menyusun peraturan dan menegakkan peraturan di bidang pasar modal, lebih meningkatkan kembali perannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin, persetujuan dan pendaftaran dari BAPEPAM. Selain itu, pegawasan dan pembinaan juga perlu dilakukan kepada pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal dan menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, lembaga kliring dan penjaminan demi menciptakan pasar modal yang sehat di Indonesia.

Referensi :
1.      Bahan tayang materi Ibu Wuri, Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan “ Reksadana”.
2.      Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SISTEM EKONOMI INDONESIA; Persaingan Terkendali

MATERI I SISTEM EKONOMI INDONESIA 1.4   Persaingan Terkendali Indonesia mengakui pemilikan individual atas factor factor produksi, kecuali untuk sumber daya. Sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Hal ini sebagaimana diketahui bersama, diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi secara konsistional system ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan sosialisme. Kompotensi untuk memperbaiki taraf kehidupan. Berkenaan dengan kompotensi antar indiviu, pemerintah tidak membatasi pilihan seseorang untuk memasuki bidang pendidikan yang diminatnya. Tetapi juga tidak membiarkan orang orang memasuki bidang pendidikan yang sudah jauh dari pasar tenaga kerja. Jadi tidak sepenuhnya dilepas kepada pihak swasta, juga bukan sekedar menyedihkan anggaran atau subsidi dana pendidikan sebagaimana yang berlangsung pada umumnya di Negara Negara kapitalis. Namun untuk menghindari persaingan tidak sehat dalam pasar barang tertentu ya...
Baca selengkapnya

SEJARAH EKONOMI INDONESIA; cita-cita ekonomi meredeka

MATERI 2 / 3 SEJARAH EKONOMI INDONESIA     2/3.6 CITA-CITA EKONOMI MERDEKA cita-cita perekonomian Indonesia ketika para pendiri bangsa sedang merancang kemerdekaan dan berdirinya negara Republik Indonesia ini. Bung Hatta pernah berkata, “dalam suatu Indonesia Merdeka yang dituju, yang alamnya kaya dan tanahnya subur, semestinya tidak ada kemiskinan. Bagi Bung Hatta, Indonesia Merdeka tak ada gunanya jika mayoritas rakyatnya tetap hidup melarat. “Kemerdekaan nasional tidak ada artinya, apabila pemerintahannya hanya duduk sebagai biduanda dari kapital asing,” kata Bung Hatta. (Pidato Bung Hatta di New York, AS, tahun 1960) Karena itu, para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian merumuskan apa yang disebut “Cita-Cita Perekonomian”. Ada dua garis besar cita-cita perekonomian kita.Pertama, melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan feodalistik.Kedua, memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Artinya, dengan penjelasan di atas, ...
Baca selengkapnya
Gambar
PetroChina Company Limited merupakan perusahaan (produsen) dan distributor minyak dan gas terbesar di China, dan memegang peranan penting dalam industri minyak dan gas di China. Tidak hanya di china, PetroChina juga merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. PetroChina terbentuk sebagai “joint stock company” dengan pertanggungjawaban terbatas oleh China National Petroleum Corporation (CNPC) di bawah UU perusahaan tentang peraturan khusus pendaftaran dan penawaran saham oleh “joint stock company” , secara resmi PetroChina terbentuk pada 5 November 1999. Saat ini PetroChina Company Ltd dipimpin oleh Jiang Jiemin sebagai Chairman of the Board , Zhou Jiping sebagai Vice Chairman dan Presiden PetroChina Company Ltd dan dibantu oleh Liao Yongyuan sebagai Executive Director . Latar belakang pendirian PetroChina karena kebijakan reformasi ekonomi China dan meningkatnya permintaan energi yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai 9,3% di dekade 90-an. ...
Baca selengkapnya